Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021

Penyelenggaraan Nama Rupabumi

Ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2021
Jenis: Peraturan Pemerintah
Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 4
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6614

Download:
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021

Konsiderans
Menimbang:

  1. bahwa pengaturan penyelenggaraan nama rupabumi bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan;

  2. bahwa penyelenggaraan nama rupabumi perlu dilaksanakan secara tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna serta menjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum;

  3. bahwa penyelenggaraan nama rupabumi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang lnformasi Geospasial dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci dan komprehensif;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009

Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009

Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-13/MBU/09/2021

Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2018

Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal

Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak