Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021

Penyelenggaraan Nama Rupabumi


Ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2021
Jenis: Peraturan Pemerintah
Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 4
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6614

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa pengaturan penyelenggaraan nama rupabumi bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan;

  2. bahwa penyelenggaraan nama rupabumi perlu dilaksanakan secara tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna serta menjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum;

  3. bahwa penyelenggaraan nama rupabumi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang lnformasi Geospasial dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci dan komprehensif;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi


Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009

Kawasan Ekonomi Khusus


Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009

Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang


Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-13/MBU/09/2021

Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2018

Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal