Perwira Penyerah Perkara
Jenis: Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa Perwira Penyerah Perkara memiliki peran yang penting dalam menentukan penyelesaian perkara pidana terhadap Prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya.
bahwa perkembangan organisasi Tentara Nasional Indonesia membutuhkan penyesuaian dalam penetapan Perwira Penyerah Perkara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia untuk mempercepat proses penyelesaian perkara.
bahwa Peraturan Panglima TNI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penunjukan Perwira Penyerah Perkara Bagi Militer Tentara Nasional Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan organisasi Tentara Nasional Indonesia sehingga perlu diganti.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Panglima TNI tentang Perwira Penyerah Perkara.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2024
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pangan Nasional
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022
Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2023
Tarif Batas atas Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2019
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang