Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015

Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana

1. bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta memerlukan kemitraan masyarakat dan dunia usaha;

2. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan penanggulangan bencana diperlukan pendekatan klaster pengungsian dan perlindungan;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana;