![Temukan di Google Play](https://paralegal.id/img/google-play.webp)
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTAN/OT.140/12/2006
Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan Atau Mesin Pertanian
Jenis: Peraturan Menteri Pertanian
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa Alat dan atau Mesin Pertanian merupakan salah satu sarana produksi yang sangat penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan peningkatan produksi pertanian;
bahwa untuk melindungi kepentingan produsen, pengedar dan pengguna, dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 253/Kpts/OT.140/4/2004 telah ditetapkan Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Budidaya Tanaman;
bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan alih fungsi dalam pelaksanaan Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian, sehingga Keputusan Menteri Pertanian Nomor 253/Kpts/OT.140/4/2004 sudah tidak sesuai lagi dan perlu untuk ditinjau kembali;
bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna, maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 253/Kpts/OT.140/4/2004;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2020
Pencabutan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Dewan Pendidikan Tinggi
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2023
Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Penghasilan Royalti yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menerapkan Penghitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2022
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018
Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2023
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2022 dan Sebelum Tahun 2022