Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/PERMENTAN/OT.140/12/2006

Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan Atau Mesin Pertanian


Ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2006
Jenis: Peraturan Menteri Pertanian

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa Alat dan atau Mesin Pertanian merupakan salah satu sarana produksi yang sangat penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan peningkatan produksi pertanian;

  2. bahwa untuk melindungi kepentingan produsen, pengedar dan pengguna, dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 253/Kpts/OT.140/4/2004 telah ditetapkan Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Budidaya Tanaman;

  3. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan alih fungsi dalam pelaksanaan Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian, sehingga Keputusan Menteri Pertanian Nomor 253/Kpts/OT.140/4/2004 sudah tidak sesuai lagi dan perlu untuk ditinjau kembali;

  4. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna, maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 253/Kpts/OT.140/4/2004;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2019

Pedoman Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Ketenagakerjaan


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan


Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019

Kementerian Badan Usaha Milik Negara


Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016

Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum