Statuta Politeknik ATI Makassar
Jenis: Peraturan Menteri Perindustrian
Menimbang:
bahwa untuk memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, serta untuk melaksanakan kebijakan pengembangan vokasi industri bertaraf global menuju corporate university, perlu disusun peraturan dasar pengelolaan Politeknik ATI Makassar sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Politeknik ATI Makassar;
bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik ATI Makassar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik ATI Makassar sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Statuta Politeknik ATI Makassar;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2018
Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2022
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2020
Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Sumber Daya Air Nasional
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 23/5/PADG/2021
Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/23/PADG/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013
Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan