Kelaiklautan dan Operasional Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) Berbendera Indonesia
Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan
Menimbang:
bahwa untuk menjamin keselamatan dan keamanan dalam pengoperasian kapal penumpang di bawah permukaan air (passenger submersible craft) yang digunakan dalam kegiatan pariwisata di Indonesia, perlu mengatur keselamatan kapal penumpang di bawah permukaan air (passenger submersible craft);
bahwa ketentuan internasional yang mengatur mengenai kapal penumpang di bawah permukaan air (passenger submersible craft) didasarkan pada International Maritime Organization MSC Circular 981 tanggal 29 Januari 2001 concerning Guidelines for The Design, Construction and Operation of Passenger Submersible Craft, beserta perubahannya, perlu mengatur standar kelaiklautan dan operasional kapal penumpang di bawah permukaan air (passenger submersible craft);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kelaiklautan dan Operasional Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Craft) Berbendera Indonesia;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2021
Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2022
Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya