Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2013

Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (Whistleblowing System)


Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1560

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah memiliki Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.262/M.PPN/05/2003 tentang Pedoman Penanganan Informasi dan Pengaduan Masyarakat;

  2. bahwa dalam rangka memperkuat mekanisme pengawasan dan mendorong pengungkapan pelanggaran yang terjadi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (Whistleblowing System);

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2018

Pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tim Penilai Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020

Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan


Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2020

Standar Pengumpulan Data Geospasial Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar Skala Besar


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2017

Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda


Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020

Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat