Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2019

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Bali


Ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2019
Jenis: Peraturan Menteri Pariwisata
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1205

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang profesional dan beretika, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali alih status menjadi Politeknik Pariwisata Bali;

  2. bahwa peralihan status kelembagaan Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/872/M.KT.01/2019 tanggal 23 September 2019;

  3. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.47/OT.001/MPPT-94 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali perlu diganti;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Bali;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008

Pelayaran


Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Narkotika Nasional


Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 53 Tahun 2016

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan