Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2020

Tata Cara Penanganan Permintaan Ekstradisi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18, Pasal 22, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, permintaan penahanan dan permintaan ekstradisi yang diajukan oleh pemerintah negara asing kepada Pemerintah Republik Indonesia maupun permintaan yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada pemerintah negara asing dilakukan melalui saluran diplomatik;

2. bahwa untuk meningkatkan koordinasi antar unit kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dalam penanganan permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara tertib, tepat, efektif, dan efisien, perlu mengatur mengenai tata cara penanganan permintaan Ekstradisi;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Penanganan Permintaan Ekstradisi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri;