Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan


Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tata naskah dinas merupakan sarana yang efektif dalam menciptakan naskah dinas yang autentik, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

  2. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan naskah dinas yang tertib, efektif, dan efisien di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diperlukan pedoman tata naskah dinas.

  3. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi dan informasi sehingga perlu diganti.

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah


Tata Upacara Kepolisian Negara Republik Indonesia


Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah


Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pelelang


Publikasi Oleh Perusahaan Pemeringkat Efek