Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan


Ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2020
Jenis: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 12

Status

Peraturan Perubahan:

  1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan
  2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu sebagaimana menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

  2. bahwa untuk mengakomodir perkembangan kondisi dan kebutuhan pengawasan ketenagakerjaan perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020

Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta


Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/7/PADG/2019

Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank


Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia


Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014

Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia


Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015

Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang


Scroll to Top