Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek


Ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2020
Jenis: Peraturan Menteri Kesehatan
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1503

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas balai kesehatan mata masyarakat cikampek, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja balai kesehatan mata masyarakat cikampek;

  2. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1652/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2353/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1652/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

  3. bahwa penataan organisasi dan tata kerja balai kesehatan mata masyarakat cikampek telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/890/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2021

Pencabutan 12 (dua belas) Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional


Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2019

Jabatan dan Kelas Jabatan serta Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal


Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2021

Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009

Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah


Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2015

Komite, Sekretariat Komite, dan Dewan Pakar Ingatan Kolektif Nasional