Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014

Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal


Ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2014
Jenis: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1697

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2), Pasal 147, Pasal 156 ayat (2), dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2019

Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara


Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern


Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018

Tata Cara Penagihan, Pembayaran dan Pencatatan Iuran Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan


Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2019

Pencabutan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penilaian Kegawatdaruratan dan Prosedur Penggantian Biaya Pelayanan Gawat Darurat