Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2020

Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan secara Elektronik


Ditetapkan pada tanggal 1 September 2020
Jenis: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 996

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen kepegawaian atas penilaian angka kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan, diperlukan penilaian angka kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan secara elektronik;

  2. bahwa untuk mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, telah dibangun aplikasi penilaian angka kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan;

  3. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas penggunaan aplikasi penilaian angka kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan secara elektronik, diperlukan pengaturan tentang penilaian angka kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan secara elektronik;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan secara Elektronik;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 14 Tahun 2010

Penanganan Ancaman Kimia, Biologi, dan Radioaktif


Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016

Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi


Peraturan Kepolisian Negara Nomor 1 Tahun 2020

Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia


Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017

Tim Pemeriksa Daerah


Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6/PRT/M/2018

Wewenang dan Tugas Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol


Scroll to Top