Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2021

Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil


Ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2021
Jenis: Peraturan Lembaga Administrasi Negara
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 124

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pengembangan kompetensi, metode penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang dilakukan secara klasikal perlu dilakukan penyesuaian untuk mengakomodasi penyelenggaraan melalui jalur nonklasikal;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari jasa pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, dapat ditetapkan sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah);

  3. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara, setelah mendapat persetujuan menteri keuangan;

  4. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012

Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010

Izin Produksi Kosmetika


Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.05/2020

Penerapan Manajemen Risiko bagi Dana Pensiun


Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2021

Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia