Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial
Jenis: Peraturan Komisi Yudisial
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa Komisi Yudisial adalah suatu lembaga negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bersifat mandiri dengan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
bahwa untuk memimpin dan mengkoordinir Komisi Yudisial maka perlu memilih Pimpinan Komisi Yudisial yang terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Yudisial;
bahwa Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial jo. Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum Komisi Yudisial;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2021
Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah dan Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024
Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2023
Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2020 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2021
Tata Cara Perhitungan Persentase Tertentu atas Peningkatan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Liquified Petroleum Gas Terhadap Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Minyak dan Gas Bumi yang Dibagihasilkan
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 289 Tahun 2025
Jenis Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis yang Menggunakan Teknologi Halang Rintang (Hurdle Technology) dan Kriteria Kondisi yang dapat Menghambat Pertumbuhan dan/atau Inaktivasi Spora Clostridium Botulinum