Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2010

Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial


Ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2010
Jenis: Peraturan Komisi Yudisial

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa Komisi Yudisial adalah suatu lembaga negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bersifat mandiri dengan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;

  2. bahwa untuk memimpin dan mengkoordinir Komisi Yudisial maka perlu memilih Pimpinan Komisi Yudisial yang terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Yudisial;

  3. bahwa Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial jo. Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum Komisi Yudisial;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2020

Satu Data Kelautan dan Perikanan


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2021

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2018

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah