Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 19 Tahun 2011

Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, wajib bersikap netral dalam kehidupan politik, tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, dan tidak menggunakan hak memilih dan dipilih;

2. bahwa pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan salah satu kegiatan politik praktis, dan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. bahwa untuk menghasilkan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai aspirasi rakyat secara demokratis, setiap warga negara Indonesia termasuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengajukan diri sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam proses pemilihan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;