Data Peraturan Kamus Hukum Jabatan Fungsional Kontak

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015

Pedoman Retensi Arsip Urusan Kearsipan


Ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2015
Jenis: Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Berita Negara Tahun 2015 Nomor 551
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu disusun pedoman retensi arsip bersama dengan lembaga teknis terkait;

  2. bahwa berdasarkan persetujuan dari Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor TU.02.01/6/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kearsipan telah disepakati Pedoman Retensi Arsip Urusan Kearsipan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kearsipan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014

Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018

Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual