Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2024

Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang aman di lingkungan pemerintah Daerah, perlu melaksanakan manajemen keamanan informasi untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik dari berbagai ancaman keamanan informasi;

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.