Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2023

Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat


Ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2023
Jenis: Peraturan Gubernur

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa kegiatan statistik sektoral meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis dan penyebarluasan data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

  2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat melakukan pendataan statistik sektoral.

  3. bahwa saat ini belum terdapat keterpaduan pelaksanaan pendataan keluarga di tingkat desa/kelurahan untuk menunjang sasaran pembangunan dan kebijakan Satu Data tingkat Provinsi Jawa Barat, sehingga diperlukan data mikro penduduk berbasis keluarga yang mutakhir.

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan


Pembentukan Produk Hukum Daerah


Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Pulau Morotai


Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring


Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, serta Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan