Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2023

Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat

1. bahwa kegiatan statistik sektoral meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis dan penyebarluasan data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat melakukan pendataan statistik sektoral.

3. bahwa saat ini belum terdapat keterpaduan pelaksanaan pendataan keluarga di tingkat desa/kelurahan untuk menunjang sasaran pembangunan dan kebijakan Satu Data tingkat Provinsi Jawa Barat, sehingga diperlukan data mikro penduduk berbasis keluarga yang mutakhir.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat.