Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2023

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024

1. bahwa berdasarkan Pasal 66A ayat (3) huruf b dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan.

2. bahwa berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Daerah dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya.

3. bahwa Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor: S-134/PK/2023 tanggal 3 Oktober 2023 perihal Penyampaian Data Dasar Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta Permintaan Peraturan Gubernur terkait Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.