Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2022

Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

1. bahwa untuk pengukuran atas upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi, diperlukan kerangka pengelolaan risiko korupsi agar efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten, diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.