Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2020

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi


Ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2020
Jenis: Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa berdasarkan Pasal 37B ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pengawas bertugas menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;

  2. bahwa Insan Komisi Pemberantasan Korupsi yang meliputi Dewan Pengawas, Pimpinan, dan Pegawai memerlukan panduan nilai dasar berupa kode etik dan pedoman perilaku untuk mengarahkan elan spiritualitas, motivasi, sikap, dan perilaku seluruh Insan Komisi, sehingga menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama yang mengakar dalam sanubari, menghunjam pada kesadaran, serta mewujud dalam tata sikap dan perilaku;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017

Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)


Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019


Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota


Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/06/2014

Pemulihan Aset


Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

Dana Perimbangan


Scroll to Top