Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2012

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Dicabut dengan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023
   Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. bahwa tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dalam pelaksanaannya memberatkan masyarakat.

2. bahwa denda keterlambatan pendaftaran yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dalam pelaksanaannya tidak memenuhi rasa keadilan bagi pemilik kendaraan bermotor.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.