Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2023

Pengadaan Barang/Jasa Pelaku Usaha Orang Asli Papua di Provinsi Papua

1. bahwa layanan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua memiliki peranan strategis untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Sila ke lima Pancasila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.

2. bahwa Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pelaku Usaha Orang Asli Papua di Provinsi Papua merupakan sebuah upaya perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan dalam membangun hubungan sosial yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.

3. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mengatur bahwa Orang Asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pengadaan Barang/Jasa Pelaku Usaha Orang Asli Papua di Provinsi Papua.