Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2018

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

1. bahwa untuk memberikan jaminan, kepastian dan perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu diterapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

2. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik.