Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014
Penyelenggaraan Ketenagalistrikan
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Status
Diubah dengan:
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan
Konsiderans
Menimbang:
bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan perekonomian, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan perlu disesuaikan dengan kebijakan nasional dan regulasi di bidang ketenagalistrikan dalam memenuhi ketersediaan kebutuhan listrik masyarakat, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 12 Tahun 2022
Standardisasi Stasiun Klimatologi
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2023
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 167 Tahun 2023
Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Berbasis Korporasi Nelayan Tahun Anggaran 2024
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 221 Tahun 2023
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya Bidang Pemimpin Perjalanan Wisata
Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 21 Tahun 2021
Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut