Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
Jenis: Peraturan Daerah
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki tanggung jawab untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, salah satunya melalui perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk kepada pembudidaya ikan dan petambak garam.
bahwa pembudidaya ikan dan petambak garam di Daerah Provinsi Jawa Barat masih memiliki akses yang rendah dalam hal pengetahuan, keterampilan, permodalan, kelembagaan, informasi, dan jaringan pemasaran, sehingga sering dihadapkan pada risiko sosial dan ekonomi yang tinggi dalam menjalankan kegiatan usahanya.
bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan telah memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan pembudidaya ikan dan petambak garam di Daerah, namun diperlukan ketentuan lebih lanjut yang disesuaikan kondisi dan karakteristik pembudidaya ikan dan petambak garam di Daerah Provinsi Jawa Barat.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015
Pedoman Pengendalian Gratifikasi Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2019
Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2021
Tata Naskah Dinas dan Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir