Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2019

Pembentukan Produk Hukum Daerah

1. bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, pemerintahan daerah mempunyai kewenangan menetapkan produk hukum daerah sebagai satu kesatuan sistem hukum nasional.

2. bahwa dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang terencana, terpadu, sistematis dan berkualitas, perlu diatur tata cara pembentukannya sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah diatur dengan peraturan daerah.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.