Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Jenis: Peraturan Daerah
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.
bahwa dalam rangka menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya yang terencana untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.
bahwa agar upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien dan terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara pemerintah Daerah, pelaku usaha dan seluruh lapisan elemen masyarakat.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2023
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2053
Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2021
Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2024
Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2024
Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2027
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 48/KKI/KEP/I/2024
Standar Program Fellowship Bedah Endoskopik Skull Base dan Fossa Pterigopalatina Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher