
Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2012
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Status
Diubah dengan:
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2014
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Konsiderans
bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dan mutu hasil produksi usaha Daerah, khususnya sektor penjualan Produksi Usaha Daerah yang berasal dari penjualan benih ikan, induk ikan atau dari hasil produksi perikanan lainnya, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menetapkannya dengan Peraturan Daerah yang mengatur hal dimaksud.
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127 huruf k mengenai Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
bahwa untuk kelancaran operasional kegiatan penjualan produksi usaha daerah di bidang perikanan dan pemasukan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka jenis dan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur pelaksanaannya lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2021
Batas Daerah Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Tengah Aceh
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2021
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum