Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Status
Dicabut dengan:
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2024
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Konsiderans
bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dan mutu hasil produksi usaha Daerah, khususnya sektor penjualan Produksi Usaha Daerah yang berasal dari penjualan benih ikan, induk ikan atau dari hasil produksi perikanan lainnya, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menetapkannya dengan Peraturan Daerah yang mengatur hal dimaksud.
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127 huruf k mengenai Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
bahwa untuk kelancaran operasional kegiatan penjualan produksi usaha daerah di bidang perikanan dan pemasukan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka jenis dan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur pelaksanaannya lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025
Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/03/M.PAN/03/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 301/I/HK/2023
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Kurasi Koleksi Ilmiah Mikroorganisme
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2024
Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2020
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.06/2024
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya