Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2022

Pendataan, Pelaporan Tanah Terindikasi Telantar, dan Pemanfaatan Tanah dan Kawasan Telantar

1. bahwa kawasan nonkawasan hutan dan tanah merupakan modal dasar dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2. bahwa kawasan non kawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada Hak Atas Tanah-nya maupun yang baru berdasarkan perolehan tanah di Kota Depok masih banyak dalam keadaan telantar sehingga perlu dilakukan penataan kembali dan optimalisasi pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, serta pemeliharaan semua tanah.

3. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pencegahan, penertiban dan pendayagunaan Kawasan dan tanah telantar di daerah perlu pengaturan mengenai penertiban kawasan telantar dan pelaporan tanah telantar.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendataan, Pelaporan Tanah Terindikasi Telantar, dan Pemanfaatan Tanah dan Kawasan Telantar.