Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

1. bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah perlu adanya pembagian urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.