Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 4 Tahun 2021

Tugas Belajar dan Pelatihan bagi Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional


Ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2021
Jenis: Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 204

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan mendorong peningkatan profesionalitas pegawai, diperlukan pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier;

  2. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui tugas belajar dan pelatihan;

  3. bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional belum mengatur mengenai pengembangan kompetensi melalui pelatihan, sehingga perlu diganti;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Tugas Belajar dan Pelatihan bagi Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2018

Batas Daerah Kota Palembang dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan


Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2020

Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Alat Berat


Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008

Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua


Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016

Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara