Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 28 Tahun 2022

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti


Ditetapkan pada tanggal 2 September 2022
Jenis: Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional
Berita Negara Tahun 2022 Nomor 911

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa untuk memenuhi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural bagi Pejabat Fungsional Peneliti, perlu menyelenggarakan pelatihan pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti;

  2. bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai instansi pembina, perlu menyelenggarakan pelatihan pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti dan diberi kewenangan untuk menetapkan pedoman penyelenggaraan pelatihan pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti;

  3. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti, perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan pelatihan pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak


Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi


Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Impaksi Gigi


Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak


Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja