Premium
Temukan di Google Play

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIX/MPRS/1966

Pengangkatan Pahlawan Ampera

Ditetapkan pada tanggal 5 Juli 1966
Jenis: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans

Menimbang:

  1. bahwa semangat perjuangan melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat perlu dibina sepanjang masa;

  2. bahwa memperjuangkan terlaksananya Amanat Penderitaan Rakyat merupakan perjuangan yang universil dalam menyuarakan budi hati nurani Rakyat, yaitu Kemerdekaan dan Keadilan;

  3. bahwa kepahlawanan dalam menegakkan dan melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat perlu dilanjutkan dari generasi ke generasi dalam melanjutkan pelaksanaan Revolusi 1945 mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Download:
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIX/MPRS/1966PDF

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020

Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2022

Keolahragaan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2016

Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 16 Tahun 2006

Pedoman Pengendalian Massa

Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu