Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 7/KMA/SK/1/2016
Pembentukan Kelompok Kerja Pemberian Ganti Kerugian Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2012
Jenis: Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Jenis: Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak melalui pemberian ganti kerugian yang layak dan adil;
bahwa pada prinsipnya penetapan bentuk dan/atau besarnya nilai ganti kerugian pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum didasarkan pada musyawarah antara Lembaga Pertanahan dengan Pihak yang Berhak;
bahwa dalam ha! musyawarah penetapan ganti kerugian tidak mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian, Pihak yang Berhal< dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat untuk memutus bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian;
bahwa dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah penetapan ganti kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri setempat atau menolak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat;
bahwa untuk menjamin ketepatan penerapan dan pelaksanaan persidangan pengadilan dalam pemeriksaan keberatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian serta tata cara penitipan ganti kerugian, maka perlu dilakukan kegiatan pengkajian, penelitian, dan pengembangan peraturan serta peningkatan kapasitas hakim terkait ganti kerugian dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas, Mal1kamah Agung RI memandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2015
Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2017
Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi