Premium

Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1879/NAKERTRAN/2023

Upah Minimum Kabupaten Ketapang Tahun 2024

Status: Tidak Berlaku
Ditetapkan: 29 November 2023
Jenis: Keputusan

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Status

Dicabut dengan:

  1. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 946/NAKERTRAN/2024
    Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Ketapang Tahun 2025

Konsiderans

Menimbang:

  1. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Ketapang sebagai motivasi untuk melaksanakan proses produksi perlu adanya peningkatan penghasilan berupa kenaikan upah minimum.

  2. bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memperhatikan formula perhitungan upah minimum di Kabupaten Ketapang yang dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Ketapang.

  3. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Ketapang telah disepakati besaran Upah Minimum Kabupaten Ketapang Tahun 2024, yang selanjutnya diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan.

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Upah Minimum Kabupaten Ketapang Tahun 2024, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

Download:
Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1879/NAKERTRAN/2023PDF

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2018

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi dan Jabatan Fungsional Penata Anestesi

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/11/PBI/2006

Pencabutan atau Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/12/PBI/2000 tentang Jaminan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/14/PBI/2001

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17.K/MG.03/DJM/2024

Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Desember 2023

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2016

Produk Investasi di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak