Akad Mudharabah Musytarakah

Tanggal: 23 Desember 2016

Akad Mudharabah Musytarakah adalah Akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai mudharib (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana Tabarru’ dan/atau Dana Investasi Peserta, yang digabungkan dengan kekayaan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.

Referensi:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Pengertian Pilihan


Lelang Ditahan adalah Lelang yang tidak ada penunjukan Pembeli karena penawaran tertinggi belum sesuai dengan harga yang dikehendaki oleh Penjual.


Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga sebagai resultan dari pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan perkembangan keluarga, baik diukur secara objektif dengan mengacu pada standar pemenuhan kebutuhan secara normatif, maupun diukur secara subjektif yang mengukur kepuasan pemenuhan kebutuhan keluarga.


Kajian Risiko Keamanan Pangan adalah bagian analisis risiko dalam bentuk kegiatan kajian ilmiah aspek Keamanan Pangan yang mencakup identifikasi bahaya, karakterisasi bahaya, kajian paparan, dan karakterisasi risiko


Saldo Piutang Pembiayaan (Outstanding Principal) adalah total tagihan dikurangi dengan:

  1. pendapatan bunga yang belum diakui (unearned interest income)
  2. pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi


Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar