Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019

Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah


Ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2019
Jenis: Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1054

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian di daerah diperlukan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

  2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Siber dan Sandi Negara berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

  3. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dinilai sudah tidak relevan dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000

Perlindungan Varietas Tanaman


Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020

Sistem Pembayaran


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017

Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin


Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994

Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020

Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan