data-peraturan-perundang-undangan

Data Peraturan

Himpunan peraturan dengan fasilitas pencarian berdasarkan kata kunci, jenis, dan tahun peraturan


Peraturan Terbaru

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016

Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas

Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016

Tata Cara Pembayaran Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Status: Diubah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2016

Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Administrasi Kewilayahan Tahap V

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/6/2016

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ubin Keramik Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/6/2016

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 94/M-IND/PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kloset Duduk Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/6/2016

Akun Sistem Informasi Industri Nasional

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2016

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/PER/10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Keramik Tableware Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016

Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/PER/6/2016

Industri Tertentu yang Mendapatkan Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam Negeri (Inland Free Trade Arrangement)