Kamus Hukum. Istilah dan Pengertian Menurut Undang-Undang

Kamus Hukum – Data Pengertian

Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota

Referensi: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001

Yayasan


Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam

Referensi: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Pengelolaan Zakat


Zat Radioaktif

Zat Radioaktif adalah setiap zat yang memancarkan radiasi pengion dengan aktivitas jenis lebih besar dari pada 70 kBq/kg (2 nCi/g)

Referensi: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997

Ketenaganukliran


Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur 

Referensi: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008

Wilayah Negara


Zona Karantina

Zona Karantina adalah area atau tempat tertentu untuk dapat menyelenggarakan tindakan Kekarantinaan Kesehatan

Referensi: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018

Kekarantinaan Kesehatan


Zona Tambahan Indonesia

Zona Tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur

Referensi: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008

Wilayah Negara


Zoonosis

Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.

Referensi: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan


Media Sosial

Hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id

Pengertian Pilihan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.


Visa Republik Indonesia

Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal


Kwartir

Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah


Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi


Arsip Inaktif

Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun


Scroll to Top