Premium
ilustrasi-hukum

Portal Hukum dan Peraturan Indonesia

Data Peraturan dan Kamus Hukum telah membantu peneliti, praktisi, dan masyarakat di bidang hukum. Database fitur tersebut mencapai 25.000
Harapan kami adalah membuat akses terhadap hukum lebih mudah dan dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas

Data Peraturan

Himpunan peraturan dengan fasilitas pencarian berdasarkan kata kunci, jenis, dan tahun peraturan

Kamus Hukum

Pencarian definisi dan pengertian menurut peraturan berdasarkan kata kunci dengan referensi

Jabatan Fungsional

Pencarian data jabatan fungsional berdasarkan kata kunci dan klasifikasi jabatan

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024

Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Indra Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Yodya Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025

Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

Peraturan Terbaru

Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2025

Pedoman Penyusunan Basis Data Informasi Geospasial Tematik Pertanahan

Keputusan Menteri Agama Nomor 142 Tahun 2025

Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Reguler dan Pelaksanaan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2025

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat

Keputusan Menteri Agama Nomor 141 Tahun 2025

Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2025

Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara

Kamus Hukum

Pemakai Terdahulu

Pemakai Terdahulu adalah pihak yang melaksanakan Invensi terlebih dahulu sebelum Invensi yang sama diajukan sebagai permohonan Paten.

Kampus Bela Negara

Kampus Bela Negara adalah perguruan tinggi yang memiliki program kegiatan dalam menanamkan kesadaran Bela Negara di lingkungan sivitas akademika.

Patriot Bela Negara

Patriot Bela Negara adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang secara aktif menunjukkan cinta dan dedikasi terhadap bangsa dan negara Indonesia, serta telah berkontribusi dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.