Portal Hukum dan Peraturan Indonesia
Data Peraturan dan Kamus Hukum telah membantu peneliti, praktisi, dan masyarakat di bidang hukum. Database fitur tersebut mencapai 25.000
Harapan kami adalah membuat akses terhadap hukum lebih mudah dan dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas
Himpunan peraturan dengan fasilitas pencarian berdasarkan kata kunci, jenis, dan tahun peraturan
Pencarian definisi dan pengertian menurut peraturan berdasarkan kata kunci dengan referensi
Pencarian data jabatan fungsional berdasarkan kata kunci dan klasifikasi jabatan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2025
Tata Cara Pengelolaan Aset Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025
Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2025
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembangunan Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025
Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 317 Tahun 2025
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Bahan Bakar Minyak Penerbangan
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2025
Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi Kabupaten/Kota
Peraturan Ombudsman Nomor 62 Tahun 2025
Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025-2029
Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 305/BAPPEBTI/SE/09/2025
Penjelasan atas Implementasi Kewajiban Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif untuk Memiliki Perjanjian Kerja Sama Dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2025
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pariwisata
Obat Pengembangan Baru
Obat Pengembangan Baru yang selanjutnya disingkat OPB adalah Obat atau bahan Obat yang sedang dikembangkan dan dibuat di Indonesia dan/atau di luar negeri untuk digunakan dalam tahapan uji nonklinik dan/atau uji klinik di Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan izin edar di Indonesia.
Transmigran Lokal
Transmigran Lokal adalah warga negara Indonesia di kabupaten/kota Kawasan Transmigrasi berada yang mengikuti program Trans Lokal.
Transmigrasi Gotong Royong
Transmigrasi Gotong Royong yang selanjutnya disebut Trans Gotong Royong adalah program yang berfokus pada sinergi dan kolaborasi multisektoral dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi proses pembangunan guna mendorong tercapainya tujuan pembangunan KETT sebagai bagian dari pembangunan nasional.