Portal Hukum dan Peraturan Indonesia

Data Peraturan dan Kamus Hukum telah membantu peneliti, praktisi, dan masyarakat di bidang hukum. Database fitur tersebut mencapai 25.000
Harapan kami adalah membuat akses terhadap hukum lebih mudah dan dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas

Data Peraturan

Himpunan peraturan dengan fasilitas pencarian berdasarkan kata kunci, jenis, dan tahun peraturan

Kamus Hukum

Pencarian definisi dan pengertian menurut peraturan berdasarkan kata kunci dengan referensi

Jabatan Fungsional

Pencarian data jabatan fungsional berdasarkan kata kunci dan klasifikasi jabatan

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026

Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2026

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2026

Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat

Peraturan Terbaru

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2026

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2026

Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat pada Sektor Perdagangan Tahun Anggaran 2026-2028

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2026

Tata Cara Pemanfaatan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2026

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership)

Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2026

Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2026

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M DAG/PER/6/2008 tentang Ketentuan Ekspor Pisang dan Nanas ke Jepang dalam Rangka IJ-EPA (Indonesia Japan – Economic Partnership Agreement)

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2026

Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing

Kamus Hukum

Bedah Rumah

Bedah Rumah adalah bantuan stimulan kepada perseorangan dengan kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai upaya pendorong/peningkatan keswadayaan masyarakat dengan kesadaran, kemauan, kemampuan, dan kemandirian dengan semangat kegotongroyongan dalam mewujudkan peningkatan kualitas/renovasi Rumah atau pembangunan baru Rumah dalam mewujudkan Rumah layak huni.

Pohon Perumahan

Pohon Perumahan adalah tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras sebagai tanaman peneduh dan/atau hias yang ditanam di area hunian untuk menciptakan suasana asri, sejuk, teduh, nyaman, segar, dan meningkatkan kualitas udara.

Kartu Penyandang Disabilitas

Kartu Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat KPD adalah kartu identitas yang dimiliki oleh setiap Penyandang Disabilitas yang terdaftar dalam Data Nasional Penyandang Disabilitas.