Premium
ilustrasi-hukum

Portal Hukum dan Peraturan Indonesia

Data Peraturan dan Kamus Hukum telah membantu peneliti, praktisi, dan masyarakat di bidang hukum. Database fitur tersebut mencapai 25.000
Harapan kami adalah membuat akses terhadap hukum lebih mudah dan dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas

Data Peraturan

Himpunan peraturan dengan fasilitas pencarian berdasarkan kata kunci, jenis, dan tahun peraturan

Kamus Hukum

Pencarian definisi dan pengertian menurut peraturan berdasarkan kata kunci dengan referensi

Jabatan Fungsional

Pencarian data jabatan fungsional berdasarkan kata kunci dan klasifikasi jabatan

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025

Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2025

Perubahan Institut Seni Indonesia Denpasar menjadi Institut Seni Indonesia Bali

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Terbaru

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2025

Pembinaan Terhadap Inspektorat, Pusat, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025

Pedoman Pemanfaatan Arsip Statis

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2025

Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025

Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025

Pedoman Standar Alat Perkantoran Elektronik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kamus Hukum

Koordinasi Satelit

Koordinasi Satelit adalah kegiatan penyelesaian potensi interferensi antara Filing Satelit yang didaftarkan ke ITU.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 3 Tahun 2025

Hak Labuh Satelit adalah hak untuk menggunakan Satelit Asing dalam rangka memberikan layanan Satelit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Satelit Indonesia

Satelit Indonesia adalah Satelit yang dioperasikan menggunakan Filing Satelit Indonesia dan/atau Satelit atau Konstelasi Satelit yang pengadaan, pengoperasian, dan pengendaliannya dilakukan oleh badan hukum Indonesia dan memberikan layanan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.