Data Putusan

Himpunan putusan dengan fasilitas pencarian berdasarkan kata kunci, jenis, dan tahun putusan


Putusan Pilihan Terbaru

Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg

Perkara Cerai Gugat antara Norma Rismala binti Nursalam melawan Rozi bin H. Sukari

Status: Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb

Terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan

Status: Banding

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022

Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT BDG

Status: Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022

Pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng

Terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz

Status: Banding

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022

Pengujian Pasal 170 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3479 K/Pdt/2022

Kasasi Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt

Status: Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 52/G/LH/2022/PTUN.Bdg

Gugatan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/32/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Kapasitas 2 x 660 MW dan Fasilitas Penunjangnya di Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon oleh PT Tanjung Jati Power Company antara Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

Pengujian Pasal 157 ayat (1), Pasal 157 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945