data-peraturan-perundang-undangan

Data Peraturan

Himpunan peraturan dengan fasilitas pencarian berdasarkan kata kunci, jenis, dan tahun peraturan


Peraturan Terbaru

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2025

Pedoman Akreditasi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2025

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon

Status: Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2025

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengeluaran Keuangan Haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji

Status: Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2025

Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri Bangka Belitung

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2025

Kuota Penangkapan Ikan Tuna Sirip Biru Selatan (Thunnus maccoyii)

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2025

Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Selakau, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Selakau

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2025

Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Suka Bangun, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Suka Bangun

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2025

Pengesahan Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction (Persetujuan di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tentang Konservasi dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut secara Berkelanjutan di Wilayah di Luar Yurisdiksi Nasional)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2025

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025