data-peraturan-perundang-undangan

Data Peraturan

Himpunan peraturan dengan fasilitas pencarian berdasarkan kata kunci, jenis, dan tahun peraturan

Peraturan Terbaru

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2026

Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Terorisme Tertentu

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 354 Tahun 2026

Layanan Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.7/4803/SJ

Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Penguatan Pelindungan Anak di Era Digital

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2026

Perubahan Keduapuluh atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2026

Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2026

Tata Cara Penetapan dan Perubahan Fungsi Ekosistem Mangrove, Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Dasar Kesatuan Lanskap Mangrove, serta Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026

Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2026

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2026

Pemanfaatan Skema Khusus Penyediaan Barang dan/atau Bahan Melalui Impor bagi Perusahaan Jasa Industri Reparasi dan Pemeliharaan Pesawat Udara

Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 5 Tahun 2026

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia