Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya


Ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2022
Jenis: Rancangan Undang-Undang
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia maupun masa depan dunia sebagai sistem penyangga kehidupan utama baik generasi saat ini maupun yang akan datang, untuk itu negara berkewajiban melindunginya melalui penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan mengelola dan memanfaatkannya secara lestari, selaras, serasi, seimbang, dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai pengamalan Pancasila dan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan dihadapkan pada kerusakan dan kepunahan sehingga mengakibatkan terganggunya ekosistem sumber daya alam hayati sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan mempengaruhi antara satu dengan yang lain;

  3. bahwa penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dirasakan belum optimal karena lebih mengedepankan paradigma pelindungan dan kurang memajukan aspek pemanfaatan secara berkelanjutan dan lestari; adanya tumpang tindih kewenangan antarkementerian di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; masih terbatasnya partisipasi masyarakat hukum adat, masyarakat sekitar kawasan konservasi, dan masyarakat luas; serta belum efektif dalam mendukung pengurangan dampak perubahan iklim sehingga perlu perbaikan dan penyelarasan dalam berbagai aspek dan tanggung jawab di dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

  4. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya belum mampu menampung kebutuhan hukum dan mengatur secara menyeluruh dan optimal mengenai penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, substansinya masih tersebar di beberapa peraturan, belum mengakomodasi beberapa substansi terkait ratifikasi internasional di bidang konservasi, kewenangan penyidik yang masih terbatas, dan ketentuan sanksi yang kurang menimbulkan efek jera, sehingga perlu diganti;

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan


Penanaman dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai


Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024


Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah


Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional