Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3/PRT/M/2019

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


Ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2019
Jenis: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 96

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk penajaman dan penguatan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2020

Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri


Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum


Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2020

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Mikronesia mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federated States of Micronesia on Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service Passports)


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013

Lembaga Keuangan Mikro


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016

Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara


Scroll to Top