Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
Jenis: Peraturan Daerah
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dan mendukung upaya percepatan pembangunan nasional, perlu adanya konsep pembangunan berkelanjutan yang efektif, efisien, terencana, terarah, terpadu dan tepat waktu, sehingga pembangunan infrastruktur dapat mendukung peningkatan perekonomian di Sumatera Barat.
bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di daerah, mewujudkan percepatan pembangunan daerah, dan memanfaatkan potensi pembiayaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menjamin kepastian hukum pembangunan infrastruktur berkelanjutan, maka diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 12 Tahun 2020
Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal BPJPH dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 132/KKI/KEP/VI/2023
Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular Subspesialis Bedah Toraks
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2016
Batas Daerah Kabupaten Probolinggo dengan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2011
Pengesahan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 28 Tahun 2022
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti