Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Jenis: Keputusan Menteri
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa dalam rangka menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, diperlukan peta jabatan yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk setiap jenjang jabatan.
bahwa peta jabatan di lingkungan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 77 Tahun 2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi, sehing.ga perlu diganti.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 236/KKI/KEP/VIII/2023
Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia Subspesialis Orofacial Pain dan Temporomandibular Disorders
Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014
Mekanisme Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Dewan Etik Hakim Konstitusi
Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2021
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Aparatur Sipil Negara
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018
Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi pada Program Magister dan Magister Terapan
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 7 Tahun 2016
Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Pekanbaru